Biaya Sesungguhnya Ibadah Haji Lebih dari Rp 70 Juta, inilah Komponen Biayanya

Inilah komponen-komponen biaya Ibadah Haji, sehingga Pemerintah harus mensubsidinya.

Penulis: AC Pinkan Ulaan
Editor: AC Pinkan Ulaan
Twitter/HajMinistry
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ternyata lebih besar dari nilai uang yang disetorkan masyarakat, sehingga Pemerintah harus mensubsidinya. Keterangan foto: Suasana Tawaf pada Ibadah Haji 1441 Hijriah atau tahun 2020. Pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membatasi jumlah jemaah Ibadah Haji. 

WARTA KOTA TRAVEL -- Sejak Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji pada 1442 H, terjadi polemik soal Dana Haji di masyarakat.

Banyak topik yang berkaitan dengan Dana Haji ini beredar secara simpang siur di masyarakat. Ada yang benar, namun tak sedikit yang salah.

Salah satu topik yang banyak dibicarakan adalah Biaya Penyelenggaraan Haji atau BPIH.

Sebenarnya, berapa sih biaya perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang sesungguhnya? Apakah benar Pemerintah mensubsidi Bipih masyarakat?

Muhammad Akhyar Adnan, salah satu anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), menjelaskannya dalam artikel bertajuk Saatnya Memahami Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Artikel ini telah diterbitkan laman BPKH pada 25 Juli 2019.

Meskipun Muhammad Akhyar, yang merupakan dosen Prodi Akutansi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menggunakan data Ibadah Haji tahun 2019 atau 1440 H, namun konsep BPIH bisa terlihat dalam penjelasannya.

Uniknya, Muhammad Akhyar menulis artikel ini untuk meluruskan berita simpang siur pada tahun 2019. Ketika itu muncul kabar bahwa Dana Haji menipis.

Dengan kata lain, isu soal Dana Haji itu pasti akan terjadi setiap tahun.

Karena itu, dengan memahami BPIH, yang dulu dikenal sebagai Ongkos Naik Haji (ONH), setidaknya masyarakat bisa memilah informasi yang benar dan salah.

Komponen biaya

Sebagaimana tercantum dalam artikel tersebut, berdasarkan Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji, ada 12 komponen biaya utama dalam BPIH.

Komponen tersebut adalah penerbangan, akomodasi, biaya hidup selama di Arab Saudi, maslahat ‘ammah (biaya pelayanan di Armina), konsumsi, angkutan darat, operasional, perbekalan, pembinaan, penyuluhan dan pelatihan, sewa, pemeliharaan, dan beban lainnya.

Kemudian komponen-komponen biaya itu dikelompokan berdasarkan sumber dana pembiayaannya, sehingga muncul kelompok direct cost, indirect cost, dan APBN.

Menurut Muhammad Akhyar dalam artikelnya itu, istilah direct dan indirect cost adalah pengertian lama, yang sebenarnya tidak tepat dalam sudut pandang akuntansi.

Namun dia tetap menggunakan istilah itu untuk memudahkan pembaca memahami penjelasannya. Bisa jadi istilah itu sudah tak digunakan lagi pada tahun 2021 ini.

Direct cost

Direct cost, menurut Muhammad Akhyar, selama ini diartikan sebagai biaya yang disetorkan oleh jemaah haji (Bipih).

Umumnya digunakan hanya untuk biaya penerbangan, sebagian akomodasi di Mekah dan biaya hidup sebesar 1500 riyal Saudi Arabia yang nilainya lebih kurang Rp5.568.000.

Indirect cost

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved