Biaya Sesungguhnya Ibadah Haji Lebih dari Rp 70 Juta, inilah Komponen Biayanya

Inilah komponen-komponen biaya Ibadah Haji, sehingga Pemerintah harus mensubsidinya.

Penulis: AC Pinkan Ulaan
Editor: AC Pinkan Ulaan
Twitter/HajMinistry
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ternyata lebih besar dari nilai uang yang disetorkan masyarakat, sehingga Pemerintah harus mensubsidinya. Keterangan foto: Suasana Tawaf pada Ibadah Haji 1441 Hijriah atau tahun 2020. Pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membatasi jumlah jemaah Ibadah Haji. 

WARTA KOTA TRAVEL -- Sejak Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji pada 1442 H, terjadi polemik soal Dana Haji di masyarakat.

Banyak topik yang berkaitan dengan Dana Haji ini beredar secara simpang siur di masyarakat. Ada yang benar, namun tak sedikit yang salah.

Salah satu topik yang banyak dibicarakan adalah Biaya Penyelenggaraan Haji atau BPIH.

Sebenarnya, berapa sih biaya perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang sesungguhnya? Apakah benar Pemerintah mensubsidi Bipih masyarakat?

Muhammad Akhyar Adnan, salah satu anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), menjelaskannya dalam artikel bertajuk Saatnya Memahami Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Artikel ini telah diterbitkan laman BPKH pada 25 Juli 2019.

Meskipun Muhammad Akhyar, yang merupakan dosen Prodi Akutansi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menggunakan data Ibadah Haji tahun 2019 atau 1440 H, namun konsep BPIH bisa terlihat dalam penjelasannya.

Uniknya, Muhammad Akhyar menulis artikel ini untuk meluruskan berita simpang siur pada tahun 2019. Ketika itu muncul kabar bahwa Dana Haji menipis.

Dengan kata lain, isu soal Dana Haji itu pasti akan terjadi setiap tahun.

Karena itu, dengan memahami BPIH, yang dulu dikenal sebagai Ongkos Naik Haji (ONH), setidaknya masyarakat bisa memilah informasi yang benar dan salah.

Komponen biaya

Sebagaimana tercantum dalam artikel tersebut, berdasarkan Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji, ada 12 komponen biaya utama dalam BPIH.

Komponen tersebut adalah penerbangan, akomodasi, biaya hidup selama di Arab Saudi, maslahat ‘ammah (biaya pelayanan di Armina), konsumsi, angkutan darat, operasional, perbekalan, pembinaan, penyuluhan dan pelatihan, sewa, pemeliharaan, dan beban lainnya.

Kemudian komponen-komponen biaya itu dikelompokan berdasarkan sumber dana pembiayaannya, sehingga muncul kelompok direct cost, indirect cost, dan APBN.

Menurut Muhammad Akhyar dalam artikelnya itu, istilah direct dan indirect cost adalah pengertian lama, yang sebenarnya tidak tepat dalam sudut pandang akuntansi.

Namun dia tetap menggunakan istilah itu untuk memudahkan pembaca memahami penjelasannya. Bisa jadi istilah itu sudah tak digunakan lagi pada tahun 2021 ini.

Direct cost

Direct cost, menurut Muhammad Akhyar, selama ini diartikan sebagai biaya yang disetorkan oleh jemaah haji (Bipih).

Umumnya digunakan hanya untuk biaya penerbangan, sebagian akomodasi di Mekah dan biaya hidup sebesar 1500 riyal Saudi Arabia yang nilainya lebih kurang Rp5.568.000.

Indirect cost

Selain kebutuhan di atas disebut indirect cost atau biaya tidak langsung.

Indirect cost ini bisa diterangkan sebagai biaya penyelenggaraan haji yang harus dibayar Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Arab Saudi, sebagai pihak yang menyelenggarakan Ibadah Haji.

Nilainya dihitung dari kuota yang diberikan kepada Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang membayari indirect cost itu, sehingga sering disebut sebagai subsidi.

Dana untuk subsidi ini diambil dari nilai manfaat, hasil pengelolaan dana oleh BPKH.

BPIH

Karena direct cost diartikan sebagai dana yang disetor calon jemaah, maka untuk musim haji tahun 2019 Masehi atau 1440 Hijriyah direct cost sebesar Rp35.235.602.

Sedangkan Indirect cost sebesar Rp 34.764.454. Maka direct cost tambah indirect cost berjumlah Rp 70.000.050.

Itulah BPIH sesungguhnya per jemaah, yang merupakan angka rata-rata nasional. Ada sedikit perbedaan biaya antar-provinsi, yang disebabkan dari posisi geografi.

Akhyar mencontohan, biaya bagi calon jemaah haji di Aceh akan lebih kecil sedikit dari calon jemaah haji di Sulawesi Selatan (Sulsel), karena secara jarak Aceh lebih dekat dengan Arab Saudi dibandingkan Sulsel.

Dengan biaya sesungguhnya penyelenggaraan ibadah haji Rp70-an juta per orang, maka setiap jemaah haji yang berangkat mendapat subsidi sebesar hampir nilai setorannya atau Rp35 juta.

Seperti sudah disebutkan di atas, setoran calon jemaah sebesar Rp35 juta ternyata hanya cukup untuk menutup dua komponen biaya, yakni biaya penerbangan pulang pergi sebesar Rp29.555.597 dan biaya hidup dalam bentuk uang tunai sebesar 1500 riyal atau Rp5.680.005.

Biaya hidup itu yang diberikan kepada setiap jemaah sesaat sebelum naik pesawat terbang di masing-masing embarkasi.

Sementara komponen biaya lainnya adalah (untuk seluruh jemaah haji Indonesia musim haji 1440H):

Pelayanan Jemaah di Arab Saudi Rp6.767.795.750.978

Pelayanan Jemaah di Dalam Negeri Rp235.115.509.384

Operasional Haji di Arab Saudi Rp726.586.240

Operasional Haji di Dalam Negeri Rp16.164.124.652

Dana Cadangan (Safeguarding) Rp20.000.000.000

Total Indirect Cost Rp7.039.801.971.254

Dengan jumlah jemaah haji yang berangkat pada tahun itu sekitar 220.000-an orang, maka diperoleh indirect cost per jemaah sebesar Rp34.764.454.

Persyaratan pengelolaan Dana Haji

Untuk menyubsidi indirect cost ini, yang jumlahnya semakin besar setiap tahun itu, dananya berasal dari nilai manfaat saldo dana yang diinvestasikan oleh BPKH.

BPKH yang resmi berdiri pada Juli 2017, dan efektif bekerja sejak awal 2018, dibentuk berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014.

Sesuai UU tersebut, BPKH diberi amanah untuk mengelola Dana Haji dalam bentuk penempatan di berbagai bank syariah yang memenuhi kriteria, investasi surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

"Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan dana tersebut. Antara lain harus sesuai Syariah, hati-hati, menghasilkan manfaat, aman, likuid, nirlaba, transparan dan akuntabel," kata Muhammad Akhyar dalam artikelnya itu.

Sampai Maret 2021, total dana kelola sebesar Rp149,15 triliun, sebagaimana dirilis oleh BPKH.

Ibadah Haji khusus

Selain pergi berhaji melalui program Pemerintah, masyarakat juga bisa berangkat melalui lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), atau dulu disebut ONH Plus.

Menurut laman BPKH, Indonesia mendapat kuota 17.000 di setiap musim Haji.

Namun harga paket PIKH ini antara 10.000 sampai 20.000 dolar AS per jemaah. Bila dirupiahkan sekitar Rp142 juta sampai Rp284 juta per orang.

Namun jangan salah, peminat PIHK di Indonesia juga banyak, sehingga waktu tunggunya sampai 6 tahun.

Ada lagi skema Haji Khusus Non Kuota atau Furoda, yang juga dikelola PIHK.

Untuk skema ini tak ada waktu tunggu, alias bisa langsung berangkat.

Namun biaya Ibadah Haji Furoda ini di atas 20.000 dolar AS, atau di atas Rp 284 juta.

 

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved