Pemerintah Indonesia Tidak Kirim Jemaah pada Ibadah Haji 1442 H demi Keselamatan Jemaah

Pemerintah Indonesia tidak mengirim jemaah haji Indonesia pada Ibadah Haji 1442H atau tahun 2021, demi keselamatan jemaah.

Editor: AC Pinkan Ulaan
Twitter/HajMinistry
Pemerintah Indonesia tidak mengirim jemaah haji Indonesia pada Ibadah Haji 1442H atau tahun 2021, demi keselamatan jemaah. Keterangan foto: Suasana Tawaf pada Ibadah Haji 1441 Hijriah atau tahun 2020. Pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membatasi jumlah jemaah Ibadah Haji. 

WARTA KOTA TRAVEL -- Pemerintah Indonesia kembali tidak memberangkatkan jemaah haji Indonessia, untuk tahun 1442H atau 2021.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan ini keputusan yang pahit namun yang terbaik untuk saat ini, karena  pandemi Covid-19 belum mereda.

Menurut Yaqut, kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus diutamakan.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” kata Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

 

Kajian mendalam

Hadir dalam acara konferensi pers itu Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan ormas Islam lainnya.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021, tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” kata Gus Yaqut, sapaan akrab Menteri Agama.

Yaqut menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag juga sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021.

Raker itu membahas keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas Pemerintah Arab Saudi. Kemudian Komisi VIII DPR menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah.

"Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stake holder lainnya akan bersinergi, untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M," kata Yaqut.

Kemenag juga melakukan serangkaian kajian bersama Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, dan lembaga terkait lainnya.

"Semalam, kami juga sudah menggelar pertemuan virtual dengan MUI dan ormas-ormas Islam untuk membahas kebijakan ini. Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan. Ormas Islam juga akan ikut mensosialisasikan kebijakan ini untuk kepentingan jemaah," tutur Menag.

Keselamatan jemaah

Pemerintah menilai bahwa pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah.

Apalagi, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukan perbaikan yang signifikan.

Kasus harian di Indonesia dari tanggal 26 hingga 31 Mei, misalnya, rata-rata masih di atas 5.000. Ada sedikit penurunan pada 1 Juni 2021, tapi masih di angka 4.824.

Sementara kasus harian di 11 negara pengirim jemaah terbesar, per 1 Juni, juga relatif masih tinggi dengan data sebagai berikut: Saudi (1.251), Indonesia (4.824), India (132.788), Pakistan (1.843), Bangladesh (1.765), Nigeria (16), Iran (10.687), Turki (7.112), Mesir (956), Irak (4.170), dan Aljazair (305).

Untuk di lingkungan negara tetangga (Asean), Malaysia memiliki kasus harian tertinggi per 1 Juni 2021 (7.105), disusul Filipina (5.166), dan Thailand (2.230).

Singapura, meski kasus harian pada awal Juni adalah 18, namun sudah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji, sementara Malaysia memberlakukan lockdown.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved