Pemerintah Indonesia Tidak Kirim Jemaah pada Ibadah Haji 1442 H demi Keselamatan Jemaah

Pemerintah Indonesia tidak mengirim jemaah haji Indonesia pada Ibadah Haji 1442H atau tahun 2021, demi keselamatan jemaah.

Editor: AC Pinkan Ulaan
Twitter/HajMinistry
Pemerintah Indonesia tidak mengirim jemaah haji Indonesia pada Ibadah Haji 1442H atau tahun 2021, demi keselamatan jemaah. Keterangan foto: Suasana Tawaf pada Ibadah Haji 1441 Hijriah atau tahun 2020. Pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membatasi jumlah jemaah Ibadah Haji. 

WARTA KOTA TRAVEL -- Pemerintah Indonesia kembali tidak memberangkatkan jemaah haji Indonessia, untuk tahun 1442H atau 2021.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan ini keputusan yang pahit namun yang terbaik untuk saat ini, karena  pandemi Covid-19 belum mereda.

Menurut Yaqut, kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus diutamakan.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” kata Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

 

Kajian mendalam

Hadir dalam acara konferensi pers itu Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan ormas Islam lainnya.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021, tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” kata Gus Yaqut, sapaan akrab Menteri Agama.

Yaqut menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag juga sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021.

Raker itu membahas keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas Pemerintah Arab Saudi. Kemudian Komisi VIII DPR menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved