PSBB Transisi

Masih Ada Ganjalan di Pembukaan Kembali Bioskop

Pembatasan pengunjung bioskop menjadi maslaah yang mengganjal pembukaan kemabli gedung bioskop.

Editor: AC Pinkan Ulaan
Pexels.com/Henry & Co
Lobi bioskop 

WARTA KOTA TRAVEL -- Kerinduan warga Jakarta menonton film di bioskop sepertinya bisa terobati di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi ini, sebab bioskop sudah diperbolehkan beroperasi.

Sayangnya, ternyata masih ada masalah yang mengganjal, yang bisa menggagalkan kembalinya bioskop di masa PSBB transisi.

Pasalnya, para pengusaha bioskop menilai aturan di masa PSBB transisi ini tidak masuk akal.

Sebagaimana tercantum dalam protokol kegiatan sektor wisata di masa PSBB transisi, bioskop hanya boleh menerima penonton sebanyak 25 persen dari kapasitas ruangan.

Persentase itulah yang dianggap tak masuk akal oleh para pengusaha bioskop.

Pemilik film

“Itu kan yang punya film enggak mau 25 persen, rugi mereka. Kalau yang punya film enggak mau mainin di bioskop, terus bioskop mau mainkan film siapa? Itu nggak bisa dipisahkan antara bioskop dan film,” ujar Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin pada Senin (12/10/2020).

“Kalau 50 persen (maksimal konsumen) itu masih oke,” tambahnya.

Djonny mengatakan, GBPSI baru akan membahas pembatasan penonton ini secara mendalam dengan para anggota pada Rabu (14/10/2020).

“Rapat dari internal owner (pemilik bioskop) untuk membahas ini semuanya. Di situ nanti ujung-ujungnya ke film. Kalau dibilang mereka film enggak mau ngasih, yah amsyong (apes) toh yah,” katanya.

Tidak dilibatkan

Djonny juga mengungkapkan keheranannya dengan sikap Pemprov DKI Jakarta, yang tidak melibatkan GPBSI dalam mengeluarkan keputusan ini.

Harusnya, kata dia, GPBSI diundang karena mereka adalah pelaku industri terkait.

“Itu herannya kenapa pemerintah enggak manggil kami, dengar pendapat kami bagaimana. Misalnya nih, Pak kami (pemerintah) kasih 25 persen yah kan gitu, menurut saya di situ komunikasinya kurang bagus. Mestinya tanya kami dong,” katanya.

Didukung fraksi di DPRD

Keluh-kesah GPBSI mendapat dukungan dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.

Katanya, pemberian izin bioskop dengan jumlah maksimal 25 persen penonton dari kapasitas sangat tidak masuk akal. Para pelaku usaha justru tetap mengalami kesulitan bila jumlah penonton hanya 25 persen.

“Mana bisa kalau 25 persen? Bukan hanya merugi, tapi belum tentu bisa jalan. Usul sih mungkin 50 persen cukup moderat,” ujar Gembong.

Persetujuan teknis

Untuk bisa beroperasi kembali, pengelola bioskop harus mengajukan persetujuan teknis ke instansi terkait. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved