New Normal

Jangan Percaya Kabar Palsu, Hasil Rapid Test atau PCR Test Tetap Syarat Bepergian di Masa Pandemi

Hasil rapid test atau swab test tetap dibutuhkan masyarakat yang akan bepergian menggunakan transportasi umum. Bahkan kini ditambah wajib mengisi HAC.

Penulis: AC Pinkan Ulaan
Editor: AC Pinkan Ulaan
Warta Kota/Angga Baghya N
Calon Penumpang Kereta Api Jarak Jauh melakukan proses rapid test atau test cepat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2020). PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bekerja sama dengan anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI yakni PT Rajawali Nusindo memberikan layanan rapid test atau tes cepat di berbagai stasiun bagi calon penumpang Kereta Api Jarak Jauh dengan biaya sebesar Rp 85.000. 

WARTA KOTA TRAVEL -- Bepergian di masa pandemi Covid-19 memang lebih repot persiapannya, sebab masyarakat harus mengurus sejumlah dokumen perjalanan sebelum keberangkatan.

Yang pasti harus dimiliki adalah surat keterangan sehat, alias surat bebas Covid-19, berupa hasil pemeriksaan dengan metode rapid test atau polymerase chain reaction (PCR), yang juga sering disebut sebagai swab test.

Hasil pemeriksaan itu juga harus nonreaktif atau negatif.

Bila tak memiliki hasil pemeriksaan rapid test atau PCR, maka orang itu tak boleh menaiki pesawat terbang, kereta api, atau kapal feri/laut, meski pun sudah memiliki tiket.

Kabar palsu

Hanya saja, sebagaimana dilansir laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pekan lalu beredar rumor bahwa persyaratan hasil rapid test atau PCR test sudah ditiadakan.

Ternyata itu kabar palsu, dan Kementerian Kesehatan melansir pengumuman untuk membantahnya.

Menurut pengumuman yang dikeluarkan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, kabar ini muncul lantaran dokumen perjalanan tersebut akan diganti dengan Health Alert Card (HAC) dan pemeriksaan suhu tubuh, sebagai skrining awal di pintu masuk negara.

Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Achmad Yurianto, pihak Kemenkes belum membatalkan Surat Edaran Menteri Kesehatan NO HK.02.01/MENKES/382/2020, tentang Prosedur Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan dalam rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selain itu, Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020, tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih berlaku hingga kini.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved