Indonesia Upayakan Negosiasi dengan Arab Saudi Soal Syarat Karantina 14 Hari bagi Jemaah Umrah

Pemerintah Indonesia berupaya agar jemaah umrah Indonesia tidak perlu karantina 14 hari di negara ketiga.

Penulis: AC Pinkan Ulaan
Editor: AC Pinkan Ulaan
Twitter/ReasahAlharmain
Pemerintah Indonesia berupaya agar jemaah umrah Indonesia tidak perlu karantina 14 hari di negara ketiga. Keterangan foto: Suasana ibadah umrah pada fase 1 pemulihan ibadah umrah, Oktober 2020. 

WARTA KOTA TRAVEL -- Pemerintah Indonesia akan mencoba upaya diplomasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, agar jemaah umrah Indonesia tidak perlu melakukan karantina 14 hari di negara ketiga.

Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian, Agama Khoirizi, dalam siaran pers yang dilansir laman Kementerian Agama.

"Perwakilan pemerintah di Saudi, yaitu KJRI di Jeddah, telah menerima edaran tersebut pada 15 Zulhijjah 1442H atau 25 Juli 2021. Kami masih pelajari," kata Khoirizi pada Senin (26/7/2021).

Pihak KJRI Jeddah akan mewakili Pemerintah Indonesia dalam upaya negosiasi itu.

Persyaratan karantina

Khoirizi menjelaskan bahwa Arab Saudi mengizinkan jemaah umrah dari luar negaranya mulai 10 Agustus 2021.

Namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi calon jemaah, di antaranya vaksinasi Covid-19 dan keharusan karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Saudi bagi 9 negara.

Indonesia termasuk dalam daftar negara itu. Negara lainnya adalah India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon.

"Kami berharap jemaah Indonesia tidak harus dipersyaratakan seperti itu," ujarnya.

"Kami dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi dengan Dubes Saudi di Jakarta untuk menyampaikan hal dimaksud," sambungnya.

Vaksinasi

Terkait syarat vaksin booster dari Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson, Khoirizi menyatakan akan membahas hal tersebut dengan Kementerian Kesehatan, Satgas Pencegahan Covid-19, dan BNPB.

"Kita akan lakukan langkah koordinasi dengan Kemenkes dan pihak terkait lainnya, untuk membahas persyaratan tersebut agar kebutuhan jemaah umrah Indonesia bisa terlayani," katanya.

Khoirizi menambahkan bahwa selama ini penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan oleh pihak swasta (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah/PPIU), dan bersifat bussines to bussines (B to B), bukan government to government (G to G).

"Kita akan bahas bersama hal ini dengan asosiasi PPIU, terkait persyaratan yang ditetapkan Saudi. Untuk kepentingan jemaah, kami juga tetap akan mencoba melakukan lobi," tandas Khoirizi.

Sebelumnya, sebagaimana dilansir Saudi Gazette, jemaah internasional boleh kembali datang berumrah pada 9 Agustus 2021 waktu Saudi.

B to c

Mengutip pernyataan anggota Komite Nasional Haji dan Umrah, Hani Ali Al-Amiri, media Saudi itu menulis bahwa para calon jemaah itu bisa langsung membeli paket umrah secara daring, lewat 30 situs internet dan platform yang dibuka untuk pendaftaran global.

Ke 30 situs dan platform tersebut sudah mendapat validasi dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi.

Pemesanan paket umrah itu tersedia dalam skema B to B, dalam arti agen perjalanan umrah di negara lain yang membeli paket itu untuk dijual di negaranya.

Namun juga ada yang menawarkan skema B to C atau business to consumer, yang artinya calon jemaah dari negara lain daoat langsung membeli paket dari operator ibadah umrah di Arab Saudi. (*)

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved