Larangan Mudik

Aturan Pengendalian Transportasi Selama Masa Larangan Mudik Lebaran 2021 Diumumkan Pekan Depan

Kementerian Perhubungan menyatakan telah memiliki draft regulasi pengendalian transportasi selama larangan mudik Lebaran 2021.

Editor: AC Pinkan Ulaan
Warta Kota/ Mohamad Yusuf
Kementerian Perhubungan telah memiliki draft regulasi pengendalian transportasi selama larangan mudik Lebaran 2021. Keterangan foto: PT Jasa Marga mencatat bahwa pada H-4 (1/6/2019) kemarin, lalulintas pemudik yang melintas di GT Cikampek Utama (Cikatama) tercatat 87.758 kendaraan meninggalkan Jakarta. Antrean kendaraan di GT Cikatama diambil MInggu (2/6/2019). 

WARTA KOTA TRAVEL -- Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah mengumumkan larang mudik Lebaran bagi masyarakat, sebagai langkah preventif naiknya kembali jumlah kasus Covid-19.

Kebijakan ini harus diikuti regulasi yang akan diterapkan di lapangan, salah satunya pengaturan di bidang transportasi yang menjadi wewenang Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pihak Kemenhub menyatakan telah membuat rancangan aturan pengendalian transportasi, menindaklanjuti keputusan pemerintah terkait larangan mudik Lebaran 2021.

Menunggu SE Satgas Covid-19

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, menyebutkan bahwa saat ini pihaknya telah menyelesaikan draft terkait aturan tersebut.

"Tetapi kami masih menunggu Surat Edaran dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19, untuk disesuaikan dengan draft aturan pengendalian transportasi," kata Budi Setiyadi saat dikonfirmasi pada Jumat (2/4/2021).

Dia juga mengatakan, draft aturan pengendalian transportasi saat musim mudik Lebaran 2021 juga akan disesuaikan dengan surat dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Jika tidak kendala, rencananya kita akan umumkan aturan pengendalian transportasi pada masa Mudik Lebaran 2021 ini pekan depan," kata Budi Setiyadi.

Diskusi dan survei

Sebelumnya Menteri Perhubungan (Menhub) Budi mengajak berbagai pihak untuk berdiskusi, mengenai aturan pengendalian transportasi saat ada larangan mudik ini.

"Berbagai pihak tersebut di antaranya pengamat transportasi, sosiolog, dan stakeholders lainnya. Masukan yang akan kami terima ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi, maupun sanksinya jika ada pelanggaran," ujar Budi Karya dalam keterangan pers pada Senin (29/3/2021).

Selain itu Budi Karya menjelaskan, dalam membuat aturan pengendalian transportasi ini akan merujuk kepada hasil survey persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan saat Idul Fitri, yang dilakukan pada Maret 2021 oleh Balitbang Kemenhub bersama Institut Teknologi Bandung (ITB).

Menurut Budi Karya, survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden, 25,9 persennya berprofesi sebagai karyawan swasta, dan sisanya aparatur sipil negara, wiraswasta, dan elemen masyarakat seperti ibu rumah tangga.

Berdasarkan hasil survei tersebut, lanjut Budi Karya, jika mudik Lebaran dilarang 89 persen responden menyatakan tidak akan mudik, 11 persen akan tetap melakukan mudik atau liburan.

"Untuk jumlah pemudik dengan kebijakan larangan mudik berpotensi sebanyak 27,6 juta orang, dengan tujuan daerah mudik paling banyak ke Jawa Tengah 37 persen, Jawa Barat 23 persen, dan Jawa Timur 14 persen," ucap Budi Karya.

Dia juga mengatakan bahwa Kemenhub mendukung larangan mudik oleh pemerintah, yang bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Maka dari itu kita perlu membuat aturan pengendalian transportasi sebagai tindak lanjut adanya larangan Mudik Lebaran 2021," kata Budi Karya. (Hari Darmawan)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved