Surat tes Covid 19 palsu

ANCAMAN Penjara 4 Tahun bagi Pengguna Surat Hasil Tes Covid-19 Palsu

Dokumen perjalanan, berupa surat hasil tes Covid-19 akan diperksa dua kali, pada saat keberangkatan dan kedatangan.

Penulis: AC Pinkan Ulaan
Editor: AC Pinkan Ulaan
Warta Kota/AC Pingkan
Dokumen perjalanan, berupa surat hasil tes Covid-19 akan diperksa dua kali, pada saat keberangkatan dan kedatangan. Keterangan foto: Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Bandara Soekarno Hatta memeriksa surat keterangan bebas Covid-19, yang merupakan syarat untuk bepergian menggunakan pesawat udara. 

WARTA KOTA TRAVEL -- Jangan menggunakan surat hasil tes Covid-19 palsu bila tak ingin masuk penjara.

Sebagaimana dilansir laman Covid19.go.id, menggunakan surat hasil tes Covid-19 palsu itu dikategorikan tindakan kriminal, dan pelakunya diancam dengan Pasal 267 ayat 3 dan Pasal 268 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman hukumannya adalah maksimal 4 tahun penjara. Hal itu diutarakan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito.

Hand sanitizer dan papan petunjuk menuju tempat validasi dokumen bepergian di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.
Hand sanitizer dan papan petunjuk menuju tempat validasi dokumen bepergian di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. (Warta Kota/AC Pingkan)

"Dengan ancaman pidana kurungan selama 4 tahun, baik yang membuat ataupun menggunakannya," kata Wiku menekankan, saat menjawab pertanyaan media, dalam agenda keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Gedung BNPB, Kamis (21/1).

Nah lho, pemalsu surat dokumen bepergian itu diancam Ayat 1 di pasal yang sama.

Dengan kata lain, pelaku perjalanan itu sebenarnya rugi dua kali. Sudah keluar uang untuk membeli dokumen palsu, ditambah pula hukuman penjara yang waktunya mungkin sama dengan orang yang menangguk keuntungan dari tindak pemalsuan itu.

Verifikasi 2 kali

Mungkin beberapa orang akan mencibir dan berkata, "Ah, itu kan kalau ketahuan."

Memang, hukuman itu baru akan terjadi bila pelaku perjalanan ketahuan menggunakan dokumen palsu.

Karena itulah Satgas Penanganan Covid-19 memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan itu.

Caranya adalah menempatkan petugas yang memverifikasi hasil tes Covid-19, di pintu-pintu masuk atau kedatangan domestik dan internasional.

Artinya akan dilakukan dua kali pemeriksaan, yakni sebelum calon penumpang check-in dan setelah penumpang tiba di bandara, terminal, dan pelabuhan tujuan.

Mungkin memang terjadi kongkalikong di bandar keberangkatan, namun kecil kemungkinan kongkalikong itu juga terjadi di bandar ketibaan.

"Kami akan terus mengetatkan protokol di pintu masuk kedatangan, dengan tujuan mencegah imported case. Menempatkan petugas verifikator surat tes PCR, tes antigen, atapun tes antibodi di bandar udara, terminal ataupun pelabuhan," kata Wiku.

Dokumen wajib

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 itu sekalui lagi menegaskan bahwa pelaku perjalanan domestik, serta calon pendatang yang akan masuk ke Indonesia wajib memiliki hasil tes Covid-19, yang menyatakan dirinya berstatus negatif atau tidak terpapar.

Hal ini diatur dalam sejumlah surat edaran (SE) dari Satgas Penanganan Covid-19, dan yang terbaru adalah SE Nomor 1 Tahun 2021.

Terbongkarnya sindikat pemalsu surat hasil tes polymerase chain reaction (PCR), yang beroperasi di Bandara Soekarno Hatta, memang membuat geram banyak orang.

Bagaimana tidak, selain aksi mereka membuat upaya mengendalikan Covid-19 menjadi sia-sia, beberapa pelaku ternyata pernah bekerja menjadi sukarelawan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Aturan yang mewajibkan calon penumpang pesawat udara melakukan pemeriksaan PCR, dimanfaatkan kawanan penjahat mencari keuntungan. Keteranganfoto: Konferensi pers kasus pemalsuan hasil tes PCR di Bandara Soekarno Hatta. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, menjelaskan kasus ini, Senin (18/1/2021).
Aturan yang mewajibkan calon penumpang pesawat udara melakukan pemeriksaan PCR, dimanfaatkan kawanan penjahat mencari keuntungan. Keteranganfoto: Konferensi pers kasus pemalsuan hasil tes PCR di Bandara Soekarno Hatta. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, menjelaskan kasus ini, Senin (18/1/2021). (Warta Kota/Budi S Malau)

Ibarat pagar makan tanaman, petugas yang seharusnya paham soal peran penting dokumen perjalanan ini, justru malah mengambil keuntungan dari situasi ini.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved