WHO Menentang Ide Vaccine Passport

WARTA KOTA TRAVEL -- Sejak Desember tahun lalu mulai ramai dibicarakan soal vaccine passport, alias catatan kesehatan individu sebagai syarat bepergian ke luar negeri.

Seperti namanya, vaccine passport ini sudah pasti memuat keterangan bahwa pemegang "paspor" itu sudah divaksin.

Selain itu, tercantum pula data pemeriksaan Covid-19 yang dilakukannya, terutama hasil pemeriksaan.

Tujuannya tentu saja untuk memastikan kesehatan traveller itu bahwa dia tak akan menularkan penyakit di negara yang dikunjunginya.

Paspor kesehatan itu bentuknya bukan buku seperti paspor yang selama ini dikenal, melainkan aplikasi digital.

Sejumlah negara Eropa telah menyatakan ketertarikan mereka akan ide ini, seperti Spanyol. Belgia, Islandia, Estonia, dan Denmark.

Ditentang WHO

Hanya saja, ide ini ternyata ditentang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sebagaimana dilansir laman Euronews, badan PBB untuk masalah kesehatan itu menyakan menentang ide tersebut untuk saat ini.

Alasannya, masih banyak yang belum diketahui soal efektivitas vaksin Covid-19 yang beredar saat ini.

"Masih banyak hal mendasar yang belum diketahui, terkait efektivitas vaksin dalam mengurangi penyebaran virus. Selain itu, vaksin yang tersedia masih terbatas jumlahnya," begitu yang dinyatakan WHO dalam surat dari rekomendasinya.

Dengan kata lain, WHO meminta agar vaksin jangan dijadikan persyaratan bepergian dulu.

Sejauh ini memang negara-negara Eropa yang sangat berminat dengan ide vaccines passport ini, sebab di benua inilah perjalanan transnegara paling sering terjadi.

Sementara maskapai penerbangan milik Pemerintah Australia, Qantas, sejak jauh-jauh hari sudah mengumumkan bahwa mungkin mereka akan memberlakukan syarat baru bagi calon penumpang, yakni sudah divaksin.

Dan berkali-kali pula sejumlah negara Eropa mengalami gelombang serangan Covid-19. Jadi paham kan mengapa mereka antusias dengan paspor kesehatan ini.

Melanggar HAM

Sebagaimana dilansir Guardian, vaccine passport yang dikembangkan di Inggris bukan hanya memuat data soal pemegangnya sudah divaksin atau belum, melainkan juga antibodi Covid-19 yang terbentuk dalam tubuh.

Selain itu ada data pemeriksaan Covid-19, dalam hal ini polymerase chain reaction (PCR), yang dilakukan dan hasilnya.

Itulah yang membuat sejumlah peneliti di University of Exeter menyatakan ide paspor kesehatan akan berpengaruh ke hak asasi manusia (HAM).

"Paspor kesehatan digital mungkin akan berkontribusi kepada pencegahan Covid-19 dalam jangka panjang. Namun ide ini menimbulkan pertanyaan soal kemanan data dan HAM," kata Ana Beduschi, seorang dosen hukum kepada reporter Euronews.