Berkunjung ke Eropa Wajib Tes PCR 72 Jam Sebelum Berangkat, Kini Dianggap Merugikan Industri Wisata

WARTA KOTA TRAVEL -- Warga negara Indonesia (WNI) memang belum bisa berwisata ke Eropa dalam waktu dekat ini.

Namun untuk sekadar tahu, sejumlah negara Eropa saat ini mewajibkan pengunjung yang akan masuk untuk memiliki hasik pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR), atau swab test.

Tentu saja hasilnya harus negatif, untuk menandakan orang itu tak mengidap Covid-19.

Hanya saja yang menjadi masalah, sebagaimana dilansir laman L'Echo Touristique, masa berlaku hasil tes PCR itu tak boleh lebih dari 72 jam.

Laboratorium kelabakan

Alhasil laboratorium di Prancis, tempat L'Echo Touristique berasal, kebanjiran permintaan tes PCR.

Antrean orang di depan pintu laboratorium sudah terjadi sejak subuh, padahal laboratoriumnya masih tutup.

Sudah begitu, semua orang itu minta hasilnya keluar dalam waktu 24 jam, karena akan digunakan sebagai syarat untuk berlibur ke luar negeri, walaupun di sesama negara Eropa.

Dengan permintaan begitu banyak, yang semua minta cepat, pihak laboratorium kelabakan. Akibatnya banyak hasil yang molor dari jadwal.

Kemudian muncul masalah lain, yakni laboratorium kehabisan reagen untuk tes PCR itu.

Untuk mendapat pasokan reagen lagi, mereka harus menunggu 8 hari, bahkan 15 hari.

Petisi

Segala kesulitan itu membuat sebuah biro perjalanan Tour.com mengajukan petisi lewat laman Change.org, agar masa berlaku hasil tes PCR itu diperpanjang.

Petisi itu ditujukan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ekonomi.

Sampai Selasa (22/9) pagi waktu setempat, petisi ini sudah memperoleh sudah 440 tanda tangan, dari 500 yang diharapkan.

Tragis

Aturan ini juga menyebabkan banyak rencana liburan dan bepergian dibatalkan, karena calon penumpang tidak bisa memperoleh hasil tesnya dengan cepat.

Hal ini diungkapkan oleh Jean-Pierre Mas, presiden asosiasi biro perjalanan di Prancis, atau Entreprises du Voyage (EdV) dalam rapat organisasinya itu.

"Ini tragis bagi klien, bagi perusahaan wisata, dan bagi biro perjalanan tentu saja. Taksi, hotel transit, operator bus wisata juga terkena dampaknya," katanya ke L'Echo Touristique.

Aturan ini rupanya juga memunculkan masalah lain, yakni beredarnya hasil tes PCR palsu.