Dampak Wabah Covid 19

Dishub DKI Menunggu Penjabaran Permenhub No 25 Tahun 2020 Memiliki Payung Hukum

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta belum bisa menanggapi rencana Kemenhub menyesuaikan Permenhub No 25 Tahun 2020.

Editor: AC Pinkan Ulaan
Warta Kota/Nur Ichsan
Suasana di Terminal AKAP Kalideres, Jakarta Barat, masih dijumpai warga ibukota yang hendak pulang mudik ke kampung halamannya di sejumlah kota di Jawa dan Sumatera, Selasa (21/4/2020). 

WARTA KOTA TRAVEL, GAMBIR - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta enggan mengomentari pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, terkait rencana melonggarkan kebijakan transportasi di tengah pandemi virus Covid-19.

Alasannya, Dishub DKI belum mendapat keterangan resmi dari Kementerian Perhubungan.

“Kalau belum tahu yah kami enggak bisa beri tanggapan,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat dihubungi wartawan pada Rabu (6/5/2020).

Syafrin mengatakan, bila kebijakan itu telah memiliki payung hukum, pihaknya bakal melakukan penyesuaian di Jakarta.

Saat ini DKI masih terus melakukan pembatasan transportasi, terutama angkutan umum selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung.

“Kalau soal kelonggaran PSBB itu ditanyakan ke Tim Gugus Tugas Provinsi DKI Jakarta, dan itu langsung kepada Pak Gubernur,” ujar Syafrin.

Cabut izin operasi

Menurut dia, salah satu contoh pembatasan angkutan umum yang dilakukan DKI adalah melarang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) beroperasi.

Kebijakan ini juga sejalan dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo, yang melarang warga Jakarta mudik ke kampung halaman memakai angkutan bus.

Berdasarkan catatan pihaknya, menurut Syafrin ada tiga angkutan travel yang izin operasinya diberhentikan sementara, karena melanggar aturan PSBB.

Mereka terbukti mengangkut penumpang keluar Jakarta.

“Saat kami melakukan operasi, mereka masih tetap angkut penumpang. Jadi kami stop operasinya dan penumpang diturunkan,” imbuhnya.

Penjabaran Permenhub No 25

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya berencana untuk melonggarkan transportasi di tengah pandemi virus Covid-19, mulai Kamis (7/5/2020).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk penjabaran Permenhub Nomor 25 tahun 2020, tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi. Artinya dimungkinkan semua moda angkutan, baik udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi, dengan catatan harus menaati protokol kesehatan,” kata Budi saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (6/5/2020). (Fajar Al Fajri)

Perbaikan Ekonomi Harus Dilakukan Pascacovid-19, Untuk Menggairahkan Pariwisata di DKI

Air Asia Indonesia Dijadwalkan Beroperasi Kembali pada 7 Mei 2020

PT KAI Percepat Proses Pembatan Tiket Lewat KAI Access, Masyarakat Lebih Cepat Dapat Uangnya Kembali

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved