Dampak Wabah Covid 19

Dishub DKI Menunggu Penjabaran Permenhub No 25 Tahun 2020 Memiliki Payung Hukum

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta belum bisa menanggapi rencana Kemenhub menyesuaikan Permenhub No 25 Tahun 2020.

Dishub DKI Menunggu Penjabaran Permenhub No 25 Tahun 2020 Memiliki Payung Hukum
Warta Kota/Nur Ichsan
Suasana di Terminal AKAP Kalideres, Jakarta Barat, masih dijumpai warga ibukota yang hendak pulang mudik ke kampung halamannya di sejumlah kota di Jawa dan Sumatera, Selasa (21/4/2020). 

WARTA KOTA TRAVEL, GAMBIR - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta enggan mengomentari pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, terkait rencana melonggarkan kebijakan transportasi di tengah pandemi virus Covid-19.

Alasannya, Dishub DKI belum mendapat keterangan resmi dari Kementerian Perhubungan.

“Kalau belum tahu yah kami enggak bisa beri tanggapan,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat dihubungi wartawan pada Rabu (6/5/2020).

Syafrin mengatakan, bila kebijakan itu telah memiliki payung hukum, pihaknya bakal melakukan penyesuaian di Jakarta.

Saat ini DKI masih terus melakukan pembatasan transportasi, terutama angkutan umum selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung.

“Kalau soal kelonggaran PSBB itu ditanyakan ke Tim Gugus Tugas Provinsi DKI Jakarta, dan itu langsung kepada Pak Gubernur,” ujar Syafrin.

Cabut izin operasi

Menurut dia, salah satu contoh pembatasan angkutan umum yang dilakukan DKI adalah melarang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) beroperasi.

Kebijakan ini juga sejalan dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo, yang melarang warga Jakarta mudik ke kampung halaman memakai angkutan bus.

Berdasarkan catatan pihaknya, menurut Syafrin ada tiga angkutan travel yang izin operasinya diberhentikan sementara, karena melanggar aturan PSBB.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: AC Pinkan Ulaan
Sumber: Warta Kota
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved