Dampak Covid 19

Disparekraf Tak Ragu Cabut Izin Usaha Tempat Hiburan yang Nakal

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta bakal cabut izin operasi tempat hiburan dan wisata yang tetap beroperasi di tengah wabah Covid-19.

Instagram/colosseumjkt
Suasana di dalam diskotek Colosseum Jakarta. 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekfraf) DKI Jakarta bakal mencabut izin operasi tempat hiburan dan wisata yang tetap beroperasi di tengah wabah Covid-19.

Kepala Disparekfraf DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, mengatakan bahwa pencabutan izin dilakukan bila pengelola mengabaikan surat peringatan yang diberikan petugas.

Katanya, petugas akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali bila pengusaha tempat wisata terus mengacuhkan permintaan Pemerintah untuk menutup sementara tempat usahanya.

“Akan kami berikan Surat Peringatan (SP) 1, 2 sampai 3, dan kalau masih beroperasi juga akan kami cabut izinnya,” kata Cucu pada Minggu (22/3/2020).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan instruksi agar pengusaha tempat hiburan dan wisata menutup sementara usahanya, selama dua pekan dari Senin (23/3/2020) sampai Minggu (5/4/2020).

Instruksi itu untuk mengurangi potensi penyebaran virus corona.

Memotong rantai

Cucu mengatakan, pengusaha tempat hiburan harus turut membantu pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini.

Menurut Cucu, penutupan sementara adalah bentuk upaya memotong rantai penyebaran virus.

Pasalnya, tempat hiburan didatangi oleh masyarakat dari berbagai latar belakang dan interaksi antarmanusia senderung saling berdekatan. Karena itu tempat hiburan dan wisata memiliki potensi penularan virus yang tinggi.

“Untuk pengawasan kami akan berkoordinasi dengan pihak Satpol PP, yang mengecek ke lapangan. Tentu kami berharap pengusaha mengerti kondisi wabah corona saat ini,” katanya.

Pada Jumat (20/3/2020), Disparekraf telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 160/SE/2020, tentang penutupan sementara kegiatan operasional industri pariwisata, sebagai mengurangi potensi penularan Covid-19.

Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.
Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. (Warta Kota/ Gopis Simatupang)

15 jenis

Disebutkan di surat itu, ada 15 jenis usaha wisata yang diharuskan tutup.

Di antaranya kelab malam, diskotek, pub, karaoke keluarga, karaoke eksekutif, bar/rumah minum, griya pijat, spa, bioskop, bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur dan arena permainan ketangkasan manual, mekanik atau elektronik untuk orang dewasa.

“Kalau ditotal kurang lebih dari 15 industri pariwisata ini di Jakarta ada sekitar 1.300-an,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Cucu berjanji akan mengadvokasi keinginan pengusaha hiburan soal pembebasan pajak selama enam bulan, akibat wabah corona.

Dia mengaku, pengusaha ada yang meminta agar Pemprov menjembatani pengusaha dengan perbankan untuk meniadakan suku bunga pinjaman selama operasional ditutup, serta penghapusan pajak selama enam bulan.

”Nanti kami coba komunikasikan masalah itu kepada Pemerintah Pusat ya,” ucapnya.

Tiga masalah

Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Hana Suryani menyatakan pihaknya bakal menaati imbauan tersebut.

Namun dia berharap Pemprov dapat membantu pengusaha tempat hiburan menghadapi tiga persoalan.

Salah satunya adalah pajak hiburan, dna pengusaha meminta pajak ini dihapuskan selama masa krisis ini.

Dasar permintaan itu adalah, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengumumkan soal insentif kepada pengusaha hotel dan restoran berupa pembebasan pajak selama enam bulan.

“Perlu diketahui bahwa industri hiburan juga adalah industri pariwisata,” kata Hana.

Kemudian permintaan kedua adalah menghentikan bunga bank untuk pinjaman usaha saat usaha mereka dihentikan sementara. Pengusaha banyak yang menopang bisnisnya lewat pionjaman usaha dari bank.

“Penghentian ini bukan keinginan pengusaha, artinya pihak bank juga harus memberikan dispensasi,” katanya.

Permintaan terakhir adalah agar penyewa gerai di mal atau pusat perbelanjaan diberikan pengurangan harga, di saat mereka harus tutup sementara. Alasannya, penghentian tempat usaha bukan keinginan pengusaha, sehingga mereka juga tidak memperoleh pemasukan.

“Jadi untuk membantu mengurangi beban pengusaha, ya pemilik gedung juga harus membantu. Ketiga permintaan ini kami minta agar bisa bertahan dan dapat membayar gaji karyawan selama operasional ditutup,” tandas Hana. (Fajar Al Fajri)

Summarecon Mall Edukasi Pengunjung dan Ubah Jam Operasi

Lippo Malls Indonesia Mulai Kampanye Wujudkan Indonesia Lebih Bersih

Tempat Hiburan dan Wisata Malam di DKI Jakarta Tutup pada 23 Maret - 5 April 2020

Ikuti kami di
Editor: AC Pinkan Ulaan
Sumber: Warta Kota
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved